Kinerja Tak Maksimal, FPAN Desak Gubernur Jatim Rotasi OPD
Penjor.id – Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) DPRD Jawa Timur, DR A Basuki Babussalam, memberikan catatan khusus terhadap jalannya roda pemerintahan di Provinsi Jawa Timur. Menurutnya, Gubernur Jawa Timur harus segera konsolidasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jatim. Konsolidasi itu dilakukan dengan melakukan rotasi beberapa jabatan strategis dan penetapan beberapa pimpinan OPD yang statusnya masih PLT.
“Ini momentum yang sangat baik bagi gubernur untuk melakukan Kondolidasi. Bersamaan dengan HUT Provinsi Jawa Timur, kita juga sedang menyongsong pembahasan APBD Jawa Timur 2020,” tandas Basuki.
Menurut Basuki, ada beberapa alasan yang mendasari desakan konsolidasi OPD tersebut.
Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) DPRD Jatim, DR A Basuki Babussalam,
“Pertama, APBD 2020 adalah momentum bagi pemerintah untuk mewujudkan janji janji terbaik Gubernur bagi masyarakat Jawa Timur. Kedua, hingga bulan Oktober, serapan APBD baru 52 persen. Artinya banyak koordinasi yang tidak optimal ditingkat perangkat daerah,” terang Basuki.
Alasan yang ketiga, lanjut Basuki, ada beberapa pejabat yang statusnya PLT, sehingga tidak bisa maksimal memainkan perannya.
“Agar mesin pemerintah berjalan baik, program program bisa direalisasi untuk kesejahteraan masyarakat Jawa timur, FPAN mendorong konsolidasi itu segera dilaksanakan,” kata Sekretaris DPW PAN Jatim ini.
Saat ditanya jabatan apa saja yang mendesak untuk dikonsolidasi, Basuki mengatakan, “Prinsip semua jabatan harus dievaluasi. Dipetakan menyeluruh. Gubernur buat prioritas memilih tokoh terbaik untuk jabatan paling strategis. Sehingga Gubernur punya tim hebat untuk menuntaskan kerja kerja yang beliau emban.”
Mengingat pentingnya konsolidasi ini, Basuki menandaskan bahwa pelaksanaannya harus dilakukan secepatnya. “Lebih cepat lebih baik. Karena momentumnya sekarang. Berjalannya mesin pemerintahan saat ini kurang maksimal. Jadi perlu di genjot untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Jawa Timur,” tandasnya.
Terkait dengan usulan tokoh tokoh yang akan menempati tempat terbaik, Basuki menuturkan gubernur memiliki kewenangan mutlak.
“PAN sebagai pengusung dan pendukung utama gubernur tentu punya beberapa pertimbangan. Insya Allah akan kami sampaikan secara khusus. Tapi secara umum, kewenangan mutlak soal rotasi dan penetapan PLT ada di ibu Gubernur,” pungkas Basuki. (*)