Peningkatan SDM Jadi Prioritas, APBD Jatim 2020 Capai 33,7 Triliun
Penjor.id – Di hadapan Ketua dan segenap anggota DPRD Jatim dalam Sidang Paripurna (25/10/2019), Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jawa Timur menyampaikan nota keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), APBD tahun 2020 mencapai Rp 33.7 triliun dan prioritas utama untuk peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM). Hal ini sesuai dengan arah pembangunan nasional yang disampaikan Presiden Ir Joko Widodo pada Sidang Paripurna MPR RI saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 – 2024.
Disampaikan Khofifah dalam pidatonya, prioritas itu sudah singkron dengan arah pembangunan Jawa Timur sebagaimana tercantum dalam RKPD tahun 2020 dengan tema “Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Jawa Timur, untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berdaya Saing”.
Menurut Khofifah, secara garis besar arah pembangunan Jawa Timur diformulasikan dalam Nawa Bhakti Satya, yang meliputi Jatim sejahtera, Jatim Kerja, Jatim Cerdas & Sehat, Jatim Akses, Jatim Berkah, Jatim Agro, Jatim Berdaya, Jatim Amanah, dan Jatim Harmoni yang diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2020.
Anggaran Belanja yang disampaikan Khofifah ini merupakan total alokasi masing masing SKPD dan PPKD, yang meliputi belanja langsung maupun belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung dialokasikan Rp 23,9 triliun, sedangkan belanja langsung dialokasikan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah sebesar Rp 9,8 triliun.
Alokasi pendidikan mendapat porsi terbesar Rp 7,1 triliun, sedangkan untuk 20 SMK yang melaksanakan Pola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) serbesar Rp 25,1 milyar, yang diarahkan untuk Jatim Cerdas, dengan prioritas diantaranya biaya penunjang operasional penyelenggara pendidikan di SMA, SMK dan PK-PLK.
Dinas Kesehatan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 4,3 triliun, yang diarahkan untuk Jatim Sehat, dengan prioritas antara lain untuk belanja mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Penyediaan pelayanan kesehatan gratis dan berkualitas (Tantistas), program Desa Sehat, pelayanan kesehatan bergerak di kepulauan, serta kunjungan dokter spesialis ke daerah kepulauan dan karidor Madura, termasuk pembiayaan Rumah sakit.
Pekerjaan Umum mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 1,5 triliun, terbagi ke beberapa Dinas yaitu PU Bina Marga Rp 571,7 milyar, PU Sumber Daya Air Rp 245,1 milyar, Perumahan Rakyat Rp 239,2 milyar. Semuanya diarahkan untuk Jatim Akses dengan prioritas diantaranya pemeliharaan jalan, irigasi, rehabilitasi infrastruktur, pembangunan sarana air bersih, pembangunan SPAM regional Mojokerto Lamongan Gresik, dan penanganan pemukiman kumuh termasuk program rumah tinggal layak huni dan jambanisasi.
Satuan Pamong Praja mendapat alokasi anggaran Rp 46,7 milyar yang diarahkan untuk Jatim Aman, dengan prioritas program antara lain untuk ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Disamping itu ada belanja tidak langsung untuk mendukung pengamanan hari raya dan tahun baru melalui PPKD.
Alokasi anggaran untuk program melalui dinas terkait yaitu Sosial Rp 376,8 milyar, Tenaga Kerja Rp 334,1 milyar, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Rp 38,9 milyar, pangan Rp 348,5 milyar, lingkungan hidup Rp 65,7 milyar, pemberdayaan masyarakat Desa Rp 67,3 milyar, perhubungan Rp 328,4 milyar, komunikasi dan informatika Rp 66,5 milyar.
Sementara untuk koperasi dan usaha kecil menengah Rp 77,1 milyar, penanaman modal Rp 53,8 milyar, kepemudaan dan olahraga Rp 51,6 milyar, kebudayaan dan pariwisata Rp 148,4 milyar dan perpustakaan Rp 58,8 milyar serta ada alokasi untuk anggaran urusan pilihan yang mencakup kelautan perikanan, pertanian,kehutanan, energi dan sumber daya mineral serta perindustrian. Disamping juga ada alokasi untuk urusan administrasi Pemerintahan.
Diakui Khofifah meskipun APBD mengalami defisit sebesar Rp 1.4 triliun, karena alokasi dana pendapatan daerah sekitar Rp 32,2 triliun, masih bisa menutup kekurangan tersebut dengan pembiayaan netto, yang diperoleh dari selisih antara penerimaan pembiayaan berupa perkiraan sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (Silpa) 2019 sebesar Rp 1,5 triliun. (kat)