Pangkas Jalur Tengkulak, Pemerintah Dorong Koperasi Desa Merah Putih Jadi Garda Terdepan Distribusi Pangan
Bogor, Penjor.id – Presiden Prabowo Subianto bersama sejumlah menteri berkumpul di Hambalang, Bogor, Senin (23/6/2025), dalam sebuah rapat terbatas yang membahas satu hal krusial: rantai pasok pangan yang terlalu panjang dan mahal.
Distribusi bahan pokok yang berlapis-lapis dari produsen ke konsumen dinilai sebagai biang keladi mahalnya harga di pasar. Dari tangan petani, hasil panen berpindah ke tengkulak, lalu ke pedagang pengumpul, pedagang besar, pedagang eceran, baru akhirnya sampai ke masyarakat. Setiap lapis itu menambah ongkos. Tak heran jika harga pangan melonjak, sementara petani tetap mendapat bagian paling kecil.
Untuk memangkas rantai yang melelahkan ini, pemerintah mengandalkan solusi baru: mempercepat pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes). Lembaga ini diharapkan bisa menjadi jalur distribusi langsung dari petani ke konsumen. “Koperasi akan menyalurkan berbagai kebutuhan masyarakat, termasuk pupuk, gas elpiji, dan bantuan pemerintah lainnya,” tulis Sekretariat Kabinet lewat unggahan di Instagram resmi.
Sebagai langkah konkret, pemerintah membentuk Satuan Tugas Koperasi Merah Putih. Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) ditunjuk sebagai ketua satgas, dengan dukungan wakil dari kalangan menteri dan pelaksana harian.
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan pentingnya keberadaan Kopdes dalam ekosistem pangan nasional. Ia menyebut, tengkulak selama ini bisa meraup keuntungan hingga Rp 313 triliun dari distribusi beras. Sebaliknya, Kopdes hanya akan mengambil margin sekitar Rp 50 triliun — jauh lebih kecil, tapi lebih adil bagi petani dan konsumen. “Koperasi tidak akan mengambil untung besar dari hasil panen petani lokal,” tegasnya.
Dengan strategi ini, pemerintah tak hanya ingin menghadirkan harga pangan yang lebih terjangkau, tapi juga menciptakan sistem distribusi yang lebih berkeadilan dan berpihak pada petani. Koperasi, sekali lagi, menjadi senjata andalan untuk membangun kemandirian ekonomi dari desa.//