Hadapi Pilkada 2020, PAN Bahas Sistem Pemenangan Bersama
Penjor.id – Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (DPP PAN), menggelar Rapat Koordinasi membahas pemenangan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 pada Kamis (17/10).
Rapat diikuti Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, jajaran pengurus Harian DPP PAN, serta utusan Ketua DPW PAN se Indonesia.
Eddy Soeparno, Sekjen DPP PAN menjelaskan, bahwa PAN berkomitmen menang sebanyak mungkin di Pilkada Serempak 2020 mendatang.
“Pilkada kali ini sangat strategis. Karena ini adalah Pilkada terakhir sebelum pileh dan pilpres 2024. Pilkada sebelum Pileg 2024. Karena itu harus dimaksimalkan konsolidasinya,” tutur Eddy.
H Masfuk (dua dari kanan) bersama jajaran Pimpinan DPW PAN seluruh Indonesia
Hal senada diungkapkan oleh Yandri Susanto, salah satu tim Pilkada DPP PAN, karena posisi Pilkada 2020 yang cukup strategis maka harus dipersiapkan lebih awal.
“Kita dorong semua jejaring pimpinan DPD dan DPW, untuk membangun komunikasi dan koordinasi lebih awal. Baik dari internal maupun konsolidasi dengan lintas partai. Agar potensi PAN tidak tertinggal atau ditinggal koalisi partai lain,” tandasnya
Di forum yang sama, H Masfuk ketua DPW PAN Jawa Timur menyampaikan masukan tentang sistem pemenangan yang terintegrasi untuk memaksimalkan target capaian.
“Pemenangan Pilkada itu harus terkoordinasi dari bawah sampai pusat. Koordinasi dan konsolidasi di daerah, disertai kerja-kerja pemenangan di daerah, harus disertai komitmen pemenangan yang kuat di tingkat wilayah dan pusat. Selain kerja keras di lapangan, koordinasi antar pimpinan partai juga memegang peran kuat dalam pemenangan. Jangan sampai, keputusan di Jakarta berbeda dengan arus kuat di lapangan,” papar H Masfuk.
Apa yang disampaikan oleh Masfuk juga mendapatkandari Aris, sekretaris tim Pilkada DPW PAN Jawa Tengah yang menyampaikan bahwa dalam proses pilkada harus ada komitmen kuat untuk menegakkan mekanisme yang sudah tertuang dalam pedoman organisasi.
“Tahapan Pilkada sesuai Pedoman Organisasi harus dijalankan. Termasuk tidak boleh pasangan calon atau tim sukses yang langsung bypass ke DPP. Semua proses dan mekanisme harus dijalankan dengan rapi,” tandasnya.
Penegasan serupa juga disampaikan oleh Suhandi, DPW PAN Sumatera Utara yang meminta jika ada ada rekomendasi yang turun dari DPP, harus sepengetahuan DPW PAN yang bersangkutan. “Komitmen untuk menjaga mekanisme tersebut harus dijaga,” katanya.
Terkait hal tersebut, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menandaskan bahwa DPP PAN bertekad untuk memberikan support sepenuhnya terkait proses pemenangan dan menjalankannya secara transparan.
“Pilkada adalah sarana konsolidasi pemenangan PAN. Karena itu semua tahapan harus dikerjakan dengan seksama, teliti, transparan dan maksimal. Karena Pilkada 2020 akan sangat berpengaruh dalam Pemilu 2024,” tandas Zulhas.
Dinamika yang berlangsung di politik nasional, menurut Zulhas, harus menjadi cermatan mendalam semua tokoh dan kader PAN. Sebab, terbuka kemungkinan dinamikan yang sedang berlangsung itu memengaruhi proses pemenangan pada pilkada.
“Karena itu, semua tokoh dan kader PAN harus membaca semua dinamika yang terjadi agar PAN tidak salah langkah dalam pemenangan Pilkada,” pungkas Zulhas. (*BB)