Muhaimin Iskandar Ikhlas Tak Jadi Wapres, Fokus Jalankan Amanah Sebagai Menko Pemberdayaan Masyarakat

MAGETAN — Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menegaskan dirinya ikhlas tidak terpilih sebagai wakil presiden dalam Pemilu 2024. Hal itu disampaikannya di hadapan ribuan jemaah saat menghadiri kegiatan ijtima di Pondok Pesantren Al Fatah Temboro, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, Sabtu (27/9/2025) malam.

Cak Imin mengungkapkan, sebelum pencalonannya sebagai cawapres, ia sempat meminta doa restu dari para kiai dan santri di pesantren tersebut. “Tahun lalu saya sowan ke Romo Kyai Ubet, siapa tahu bisa berperan lebih besar, nyalon wapres. Tapi kalah,” ujarnya, yang disambut tawa para hadirin.

Meski gagal dalam pilpres, Muhaimin menegaskan dirinya tidak berkecil hati. Ia justru bersyukur karena masih diberikan kesempatan untuk mengabdi melalui jabatan baru sebagai Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat di kabinet Presiden Prabowo Subianto.

“Meski bukan wapres, tapi diberi amanah jadi menko. Ya tidak apa-apa. Yang penting bisa tetap berperan untuk rakyat,” katanya di hadapan para kiai dan santri.

Dalam sambutannya, Cak Imin menjelaskan bahwa perannya sebagai Menko mencakup koordinasi, sinkronisasi, dan mobilisasi enam kementerian yang berada di bawah naungannya. Ia menegaskan bahwa keberhasilan maupun kegagalan program pemerintah sangat bergantung pada sinergi antar kementerian tersebut.

Salah satu fokus utama kerjanya, kata Muhaimin, adalah memastikan program bantuan sosial (bansos) tepat sasaran sekaligus mendorong kemandirian masyarakat. “Bantuan sosial harus tepat sasaran dan tepat kebutuhan. Setelah menerima bantuan, masyarakat diharapkan bisa mandiri dan berdaya,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, ia juga memaparkan kondisi kemiskinan nasional. Saat ini, sekitar 3 juta warga masih tergolong miskin ekstrem, sementara 27 juta lainnya berada dalam kategori miskin umum. Pemerintah, lanjutnya, telah mengalokasikan anggaran hingga Rp 500 triliun per tahun untuk menangani persoalan tersebut.

“Sekitar 30 juta rakyat kita masih hidup dalam kondisi miskin. Tugas saya memastikan anggaran besar itu benar-benar tepat sasaran dan berdampak pada pemberdayaan masyarakat,” tegasnya.

Selain membahas kemiskinan, Muhaimin juga menyoroti komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk mengembalikan semangat ekonomi sesuai amanat UUD 1945, khususnya Pasal 33.

Ia menilai, dalam satu dekade terakhir negara kurang hadir dalam urusan pertanian. “Sepuluh tahun saya berjuang di parlemen, belum banyak hasilnya. Sekarang Pak Prabowo turun tangan langsung, dan sudah mulai ada tanda-tanda baik. Salah satunya komitmen agar pupuk selalu tersedia bagi petani. Negara harus hadir langsung, bukan hanya mengandalkan mekanisme pasar,” pungkasnya.